Regulasi vaksin

Kementerian Kesehatan telah membuat aturan khusus proses vaksinasi secara nasional. Skema terbaru disahkan pada 28 Juli 2021, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2021 yang merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021. Perubahan tersebut fokus pada penghapusan opsi vaksinasi berbayar secara individu.

Dalam pelaksanaan vaksinasi, Indonesia telah memiliki dua skema, yaitu vaksinasi gratis dan gotong royong. Skema vaksinasi gratis merupakan tanggung jawab negara menjamin akses warga negara terhadap vaksin, dimulai dari kelompok rentan.

Sementara skema vaksinasi gotong royong menitikberatkan peran perusahaan atau badan usaha untuk memberikan vaksin terhadap karyawan, keluarga, dan individu yang terkait pekerjaan. Artinya, pengadaan vaksin dilakukan oleh perusahaan, bukan dibebankan ke individu (karyawan).

Akses gratis terhadap vaksin adalah bentuk kehadiran negara untuk menjamin hak keselamatan dan kesehatan rakyat. Oleh sebab itu, opsi vaksin berbayar individu atau pungli adalah pelanggaran terhadap aturan negara dan prinsip-prinsip hak asasi kemanusiaan.

Digitalisasi Sistem

Berbagai problematika di atas menjadi tantangan yang harus dihadapi Pemerintah Indonesia dalam mencapai target vaksinasi Covid-19. Dalam jangka pendek, ada tiga hal yang dapat dilakukan pemerintah untuk memaksimalkan capaian vaksinasi. Ketiganya adalah menyeimbangkan stok dan distribusi, menghentikan pungli dan sertifikat palsu, serta membenahi teknis vaksinasi di lapangan agar tidak menimbulkan kerumunan.

Dari ketiga permasalahan tersebut, apabila dilihat dari akar permasalahannya, semua berkorelasi dengan lemahnya sistem data di Indonesia. Pantauan stok dan distribusi harusnya terpantau dengan baik apabila semua data terekap dalam satu sistem yang terpadu. Kesatuan sistem ini membuat pemerintah daerah dapat mengetahui stok akhir vaksin dan kapan stok baru vaksin dikirim dari pemerintah pusat.

Permasalahan pungli dan sertifikat palsu juga harusnya bisa diselesaikan dengan sistem data yang baik. Adanya pungli menjadi celah pengawasan di lapangan dan minimnya akses pengaduan yang mudah dijangkau oleh warga. Karena itu, pemerintah perlu memperluas sosialisasi jangkauan kanal pengaduan yang mampu melayani kendala masyarakat dalam mengakses vaksin dengan optimal. Sementara munculnya sertifikat vaksin palsu dapat dicegah dengan memperkuat pendataan penduduk Indonesia. Catatan nama dan nomor induk kependudukan (NIK) harus benar-benar terjamin memiliki integrasi data dengan sistem yang dipakai untuk vaksinasi Covid-19. Jadi, apabila ada oknum yang sengaja memakai NIK orang lain dapat langsung terdeteksi.

Masalah ketiga adalah munculnya kerumunan saat antre vaksin. Situasi tersebut dapat dihindari apabila pemerintah daerah memiliki sistem data yang rapi sehingga mampu mengatur berapa kuota sehari di setiap sentra vaksinasi dan diperuntukkan bagi siapa saja. Pengaturan kuota ini membutuhkan dukungan sistem pengaturan sekaligus pemberitahuan yang baik agar informasi menyangkut pelaksanaan vaksin berikut pendaftaran dan syarat yang harus dipenuhi dapat diterima masyarakat dengan jelas.

Ragam permasalahan terkait vaksinasi Cobid-19 di Indonesia menuntut komitmen besar untuk segera diselesaikan. Urgensi pembenahan permasalahan vaksinasi tidak lepas dari tujuan akhirnya, yaitu pembentukan antibodi individu dan kelompok. Tercapainya kekebalan komunitas terutama pada kelompok rentan akan turut membantu terkendalinya pandemi Covid-19 di Tanah Air.

sumber : kompas.id