“Kita membolehkan DAU dan DBH dipakai untuk membantu program vaksinasi, termasuk membantu kelurahan desa untuk melaksanakan protokol kesehatan dan pembatasan skala mikro. Insentif tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit daerah atau dinas juga dapat menggunakan porsi dari DAU dan DBH ini, serta belanja kesehatan lainnya,” ujar Menkeu secara daring dalam Raker Komite IV DPD RI membahas KEM PPKF 2022, Transfer ke Daerah RAPBN Tahun 2022, dan Pengawasan Realisasi PEN di Daerah, Senin (21/06).
Anggaran dana desa sebesar 8 persen dari Rp72 triliun yaitu sebesar Rp3,84 triliun dapat dimanfaatkan untuk penanganan pandemi Covid 19 di daerah.
“Jadi artinya, untuk seluruh provinsi, dana desa bisa dipakai untuk penanganan Covid ditambah dengan tadi DAU DBH. Harusnya ini juga bisa bersama-sama dengan anggaran pemerintah pusat yang luar biasa besar, termasuk disalurkan melalui Kementerian Kesehatan maupun BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), harusnya kita bersama-sama bisa menangani Covid ini secara baik,” kata Menkeu.
Penggunaan anggaran perlu dilakukan secara tepat dan cepat karena pandemi Covid 19 memang membutuhkan penanganan yang cepat. Namun, Menkeu menegaskan bahwa pemerintah akan mengelola anggaran secara hati-hati, transparan, dan akuntabel.
“Kita akan terus mendukung daerah di dalam menggunakan dana ini secara tepat dan cepat karena memang untuk Covid dibutuhkan kecepatan, namun tidak berarti tidak tepat. Karena nanti kita tetap akan diperiksa BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan harus akuntabel kepada masyarakat,” tutup Menkeu.
Pemerintah terus mendorong momentum pemulihan ekonomi dengan terus mewaspadai risiko Covid 19 yang masih menimbulkan ketidakpastian yang tinggi. APBN bekerja keras mendorong keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional dan mempercepat vaksinasi dengan tetap mewaspadai risiko Covid 19. (dep/ip/hpy)
sumber : Kemenkeu
Recent Comments