Akh. Muzakki, Sekretaris Umum MUI Provinsi Jawa Timur, Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya,Sekertaris Tanfidz PWNU Jatim.

LEBIH baik terlambat daripada tidak sama sekali. Itulah mutiara hikmah universal. Berlaku di hampir semua negara. Dipercaya hampir semua pemangku peradaban dunia. Bukan hanya di negara-negara Barat orang memercayainya melalui ungkapan better late than never. Tapi juga warga bangsa di negeri ini.

Telah sebelas bulan lamanya negeri ini ”berperang” melawan pagebluk Covid-19. Tapi, baru kali ini kita disadarkan oleh pentingnya penanganan Covid-19 itu dari bawah. Aksi 3T (testing/uji medis, tracing/pelacakan, dan treating/penanganan medis) oleh pemerintah selama ini memang menunjukkan kecenderungan yang meningkat dalam rangka menyelesaikan pagebluk itu.

Namun, masih dan makin tingginya kasus keterpaparan Covid-19 menjadi awal munculnya kesadaran baru atas pentingnya hilirisasi penanganan. Pernyataan Presiden Jokowi pada rapat terbatas di Istana Bogor pada Jumat (29/1) tentang program terakhir bernama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) menarik disimak. ”Saya ingin menyampaikan yang berkaitan dengan PPKM tanggal 11 Januari hingga 25 Januari. Kita harus ngomong apa adanya, ini tidak efektif. Mobilitas masih tinggi karena indeks mobility-nya ada. Di beberapa provinsi, Covidnya masih naik,” kata Pak Jokowi.

Hilirisasi Pemutusan Covid-19

Babinsa (bintara pembina desa) dan bhabinkamtibmas (bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat) adalah instrumen paling bawah dari kepentingan keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun, tugas mereka selama ini bisa melampaui bidang kamtibmas.

Jika ada kebutuhan negara untuk memperkuat ekonomi masyarakat, mereka juga mendapat tugas tambahan untuk memperkuat bidang ekonomi itu di tengah-tengah masyarakat desa. Jika ada kebutuhan pemerintah untuk menurunkan atau mengatur angka kelahiran, mereka mendapat tugas tambahan untuk menyukseskan program keluarga berencana.

Kemitraan adalah prinsip kerja yang selama ini dilaksanakan para personel babinsa dan bhabinkamtibmas. Sebagai mitra kerja, warga masyarakat oleh mereka tidak ditempatkan sebagai objek, tapi sebagai subjek aktif untuk bersama-sama membangun kesadaran dalam menjamin ketahanan dan ketertiban di tengah kehidupan mereka sendiri.

Namun, selama sebelas bulan sejak pertama wabah Covid-19 ditemukan di Indonesia, posisi penting babinsa dan bhabinkamtibmas tidak tampak dimaksimalkan. Cerita sukses mereka selama ini dalam mengantarkan keberhasilan program pembangunan, mulai bidang keamanan hingga kependudukan dan ekonomi, tidak direplikasi oleh pemerintah dalam menangani Covid-19. Padahal, dalam kapasitasnya sebagai pelaku fungsi pembinaan teritorial (binter untuk babinsa) dan fungsi preemtif (bagi bhabinkamtibmas), mereka justru memegang peran penting. Melakukan dan/atau mengawal perubahan perilaku masyarakat di titik paling bawah: desa, dengan berbagai struktur derivatifnya hingga RT.

Selama ini program pembangunan mengalami cerita sukses karena adanya hilirisasi permasalahan. Problem yang muncul atau potensial muncul hingga pencarian solusinya dilakukan di level paling bawah melalui desa dan struktur derivatifnya hingga RT. Artinya, struktur desa hingga RT dimaksud telah menjadi instrumen hilirisasi untuk menjamin suksesnya program yang berkaitan langsung dengan kebajikan hidup bersama.

Belum efektifnya program penanganan Covid-19, mulai pembatasan sosial berskala besar (PSBB) hingga PPKM seperti disinggung di atas, penting dijadikan sebagai bahan evaluasi bersama. Dan, berangkat dari cerita sukses pendampingan pembangunan selama ini, babinsa dan bhabinkamtibmas penting untuk mulai dilibatkan secara aktif guna mendampingi dan mengawal program krusial penanganan Covid-19.

Hukuman dan Edukasi

Pertanyaan berikutnya yang bisa muncul adalah bagaimana bentuk kerja hilirisasi penanganan Covid-19 oleh babinsa dan bhabinkamtibmas? Hukuman memang bisa saja diambil dalam menegakkan disiplin dan kepatuhan warga terhadap protokol kesehatan. Bersama petugas RT atau RW atau kepala desa, sebagai misal, personel babinsa dan bhabinkamtibmas bisa memberlakukan hukuman denda kepada individu warga masyarakat yang tidak mengenakan masker saat berada di luar rumah. Mereka secara kolektif dalam kerja sama yang baik bisa juga membubarkan, lalu memberikan denda uang kepada individu warga masyarakat yang tetap menyelenggarakan kegiatan yang mengundang kerumunan sosial.

Tapi, tindakan dalam bentuk penghukuman saja tidak cukup. Harus ada upaya terintegrasi dalam kesinambungan yang panjang untuk memperkuat kesadaran warga masyarakat dalam praktik patuh protokol kesehatan. Upaya terintegrasi nan berkesinambungan dimaksud harus dilakukan melalui strategi edukasi yang efektif.

Mengubah perilaku warga masyarakat tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Apalagi saat wabah Covid-19 datang tiba-tiba dan tidak pernah terbayangkan oleh siapa pun sebelumnya. Tentu saja tidak mudah bagi individu warga masyarakat melakukan adaptasi dan/atau penyesuaian diri dengan kondisi yang berubah itu. Maka, ubah perilaku adalah pekerjaan rumah panjang yang harus diselesaikan secara sistemik, terstruktur, masif, dan berkesinambungan.

Atas dasar itu, posisi babinsa dan bhabinkamtibmas dalam hilirisasi penanganan Covid-19 harus bergerak hingga pada substansi edukasi atas pentingnya ubah perilaku warga masyarakat agar Covid-19 bisa tertangani dengan baik. Tingginya informasi yang berseliweran dan cenderung negatif di tengah masyarakat tentang Covid-19, tanpa adanya kemampuan mereka untuk melakukan validasi dan verifikasi kebenarannya (atau apa yang dikenal dengan istilah infodemic), membuat kebutuhan terhadap edukasi masyarakat atas Covid-19 makin menemukan relevansinya yang sangat kuat.

Di titik inilah babinsa dan bhabinkamtibmas bisa memainkan peran pentingnya. Terbatasnya jumlah tenaga kesehatan yang memiliki otoritas terhadap keilmuan dan/atau informasi medis tentang pandemi Covid-19 membuat peran edukasi personel babinsa dan bhabinkamtibmas makin menemukan signifikansinya di tengah masyarakat level desa ke bawah hingga RT. Pada titik inilah, kerja program medis oleh tenaga kesehatan, mulai testing, tracing, hingga treating, akan segera menemukan titik efektifnya. (*)

sumber : Opini Jawapos 11 Februari 2021